PETANI TAK MENIKMATI
Melonjaknya harga beras terutama saat Ramadhan dan perayaan Idul Fitri, ternyata tak dinikmati petani di Jawa Timur. Berdasar data di pasar, pada bulan Juli (menjelang Ramadhan) rata-rata harga beras medium sudah mencapai Rp 7.690 per kilogram, padahal pada Juni masih Rp 7.130 per kilogram, naik sekitar Rp 500.
Kenaikan itu rupanya tidak dinikmati petani. Hal itu tecermin dari tipisnya kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) pada bulan Juli 2011 yang hanya sebesar 0,0003%. Kenaikan yang sangat kecil dan tidak sebanding dengan kenaikan harga beras. Bahkan kenaikan tersebut tidak akan terbaca jika hanya melihat tiga angka di belakang koma.
“Kenaikannya memang sangat tipis. Jika kita baca hanya dengan melihat dua digit angka di belakang koma, tidak akan terlihat,” kata Kepala Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Irlan Indrocahyo.
Data BPS menunjukkan, dari lima sub sektor pertanian, hanya dua sub sektor yang mengalami kenaikan, yaitu sub sektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 0,41%, dari 96,88% menjadi 97,28% dan sub sektor tanaman pangan sebesar 0,27%, dari 101,98% menjadi 102,26%.
Kenaikan sub sektor tanaman pangan dipicu naiknya harga komoditas produksi, di antaranya gabah, ketela pohon, dan kacang hijau. Sementara kenaikan sub sektor tanaman perkebunan rakyat dipicu naiknya harga kopi biji kering, kelapa belum dikupas, cengkeh, tebu dan tembakau daun kering. Sedangkan sub sektor peternakan justru turun 0,02%, sub sektor perikanan turun 0,81% dan sub sektor hortikultura turun 0,74%.
Tipisnya kenaikan NTP tersebut menurut Irlan karena tekanan dari mahalnya harga berbagai barang konsumsi saat Ramadhan dan Lebaran. Dengan naiknya harga barang konsumsi, maka selisih kenaikan indeks harga yang diterima petani sangat tipis dibanding kenaikan indeks harga yang harus dibayar petani untuk kebutuhan konsumsi mereka.
Puso
Nasib kurang baik rupanya terus membanyangi petani kita. Dari data Badan Ketahanan Pangan (BKP) Provinsi Jatim, dari Januari hingga Juni 2011 hama wereng coklat paling banyak menyerang lahan pertanian padi di Jatim. Dari 173.932 hektar padi yang rusak, sebanyak 126.752 hektar di antaranya diserang hama wereng coklat.
Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo mengatakan, dari jumlah luas kerusakan akibat wereng coklat itu, terdapat empat daerah yang menjadi kategori kronis endemis. Daerah itu Bojonegoro dengan 21.691 hektar, Ngawi seluas 18.448 hektar, Nganjuk seluas 17.490 hektar, dan Lamongan seluas 15.606 hektar.
Selain itu, terdapat empat daerah lain dengan luasan terserang wereng coklat cukup banyak, seperti Tuban seluas 9.512 hektar, Ponorogo 9.428 hektar, Trenggalek 9.051 hektar, dan Kab Madiun seluas 7.512 hektar. Sedangkan Gresik hanya terdampak seluas 3.711 hektar, Magetan seluas 2.081 hektar, Kab Mojokerto seluas 1.980 hektar, dan Lumajang seluas 1.543 hektar.
Untuk daerah selain yang menjadi kronis endemis dan terdampak hama cukup besar, rata-rata hanya terserang tak lebih dari 1.500 hektar. Bahkan, tiga daerah karena lahan pertanian padinya yang minim, tak mengalami serangan hama wereng, seperti Kota Malang, Kota Pasuruan, dan Kota Probolinggo.
Ia mengimbau siklus hama wereng coklat ini dapat segera diputus agar produktivitas dan kualitas gabah petani tetap bagus dan tak berpengaruh pada harga jualnya. Untuk memutus siklusnya, bisa dilakukan pengaturan pola tanam dengan membatasi penanaman padi untuk daerah terserang dengan menggunakan varietas tahan wereng seperti palawija.
Guna meringankan beban petani yang mengalami puso, pemerintah juga memberikan kompensasi ganti rugi bagi petani. Dari data Dinas Pertanian tercatat hingga 30 Juli sebanyak 27 ribu hektar lahan padi di Jatim alami puso. Dari jumlah itu, 6.218 hektar telah mengajukan permintaan ganti rugi sesuai yang dijanjikan Menteri Pertanian, Suswono.
Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Jatim, Ir Achmad Nurfalakhi mengatakan, pihaknya telah menerima pengajuan ganti rugi dari petani yang padinya puso. Sesuai prosedur, petani melapor pada ketua kelompok taninya, lalu mantra tani mencatat dan selanjutnya dibuatkan SK (surat keputusan) oeh Dinas Pertanian kabupaten/kota setempat. SK tersebut dikirimkan pada Dinas Pertanian Jatim.
“Kini 6,218 hektar lahan padi puso telah masuk dan juga telah dicek. Namun, proses verifikasinya dilakukan mulai September,” katanya.
Ia menuturkan, upaya ganti rugi dengan istilah Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) ini masih dikhawatirkannya bisa terjadi kecurangan. “Banyak data yang masuk, namun verifikasi tak mungkin dilakukan secara valid dan menyeluruh,” tuturnya.
Selain itu, sosialisasi BP3 ini tak gencar dilakukan, karena jika banyak petani yang tahu, dikhawatirkan akan pasrah saat padinya mengalami puso. “Jangan sampai petani pasrah dan berpikir membiarkan padinya puso dan tak memanen dengan harapan bisa mendapatkan ganti rugi dari pemerintah. Ini yang sangat kami khawatirkan,” ujarnya.
BP3 dari Kementerian Pertanian telah disediakan untuk 100.000 hektare lahan yang puso. Per hektarnya, petani akan mendapat ganti rugi uang Rp 3,7 juta untuk upah tenaga kerja Rp 2,6 juta per hektar dan sisanya untuk paket pupuk Rp 1,1 juta per hektar. Menurut Menteri Pertanian RI, Suswono saat di Surabaya, istilah puso yang menjadi tolok ukur adalah jika gagal panen mencapai lebih dari 75 persen, baru petani memiliki hak ganti rugi.
Inpari
Agar produksi padi Jatim yang terkenal sebagai lumbung padi nasional ini bisa tetap terjaga, Dinas Pertanian Jatim kini juga terus berinovasi terhadap varietas padi unggulan bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Jatim. Kini telah dikembangkan varietas padi baru yakni Inpari. Keunggulan utamanya tahan serangan hama wereng, sehingga menjadi solusi bagus bagi petani di Jatim.
Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian Jatim, Ir Achmad Nurfalakhi mengatakan, sejak diperkenalkan pada 2009, padi jenis ini terus berkembang dari inpari 1 hingga 13. Tiap jenisnya merupakan pengembangan dari berbagai jenis padi sebelumnya, seperti Inpari 1 pengembangan terbaru dari IR 64 yang diperkenalkan sejak 20 tahun silam dan Inpari 13 yang dikembangkan dari padi jenis Ciherang yang diperkenalkan sejak 10 tahun silam.
“Anomali iklim dan serangan hama wereng coklat membuat produksi padi di Jatim menurun. Namun, dengan varietas Inpari ini, kami yakin produktivitas bisa lebih meningkat,” ujarnya.
Menurut dia, benih padi unggul jenis Inpari ini sangat cocok ditanam di berbagai lahan pertanian, sehingga petani harus bisa mengenal lahanya yang cocok untuk ditanam Inpari 1 hingga 13. Namun, petani jangan sampai melakukan tanaman serentak salah satu jenis Padi Inpari, tetapi harus tahu kondisi lahan dan ketersediaan air.
Guna memastikan jenis Inpari yang cocok untuk tiap daerah, kini uji coba dilakukan. Tiap kabupaten/kota terdapat empat peneliti yang diharapkan dapat meneliti dan menentukan jenis yang spesifik sesuai dengan agro ekologis setempat. Bentuk uji coba ini juga dilakukan dengan berbagai cara, seperti penggunaan pupuk organik dan NPK, hingga menggunakan sistem jajar legowo (sistem tanam berjajar dengan jarak tertentu).
Ia menuturkan, terakhir kali Inpari dipanen di Desa Karang Sari, Kecamatan Sukodono, Lumajang pada Rabu (10/8). Kendati beberapa bulan lalu di Lumajang juga diterjang serangan hama wereng coklat, namun terbukti Inpari mampu bertahan dan bisa dipanen.
Di Gresik, uji coba Inpari dilakukan di lahan pertanian Desa Bangeran, Kecamatan Dukun. Padi jenis inpari ini mampu menghasilkan panen sebesar 7,334 ton per hektar atau setara gabah kering panen (GKP) atau 6,242 ton per hektar gabah kering giling (GKG). Dibandingkan dengan padi jenis IR 64 yang ditanam pada lahan dengan perlakuan yang sama. Padi tersebut hanya mampu menghasilkan 5,530 ton per hektar GKP atau 4,737 ton per hektar GKG. (afr)
Hibah Alat Ukur Kadar Air
Guna membantu meningkatkan pendapatan petani pada masa pascapanen, tahun ini Dinas Pertanian (Distan) Provinsi Jatim siap menghibahkan 2.000 alat ukur kadar air hasil panen padi (moisture tester). Alat ukur ini telah diupayakan pengadaannya, kini tinggal penetapan kontrak.
Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Dinas Pertanian Jatim, Bambang Heryanto mengatakan, pada tahap masa panen ini petani kerap dirugikan karena belum bisa mengukur sendiri kadar air dalam padi, sehingga membuat harganya jatuh.
Ia menuturkan, alat yang sangat sensitif dalam mengukur perubahan kelembaban dan sangat efektif untuk mengetahui kadar air dalam padi atau tanaman lain, seperti gandum dan jagung. Cara penggunaannya cukup mudah. Tinggal memasukkan padi ke dalam alat, di dinding akan muncul angka digital yang menunjukkan besaran kadar air padi.
Rencananya, hibah alat ini akan dibagikan pada KUD (Koperasi Unit Desa) dan Gapoktan (Gabungan Kelompok Petani). Guna memastikan KUD atau Gapoktan mana yang akan mendaptkan, pihaknya menggandeng Puskud Jatim dan Dinas Koperasi dan UMKM.
Dibagikan ke KUD menyesuaikan dengan harapan Gubernur Soekarwo untuk menghidupkan KUD yang masih baik dan membantu menaikkan kualitas gabah kering panen yang selama ini masih merugikan petani.
Tahun ini Distan Jatim juga menghibahkan 44 unit lantai jemur yang ditargetkan selesai pada Oktober mendatang. Lantai jemur itu akan diberikan pada gapoktan di 38 kabupaten/kota se-Jatim, sehingga rata-rata per kab/kota bisa dapat 1-2 unit. Lantai jemur ini diperlukan untuk meningkatkan kualitas hasil panen padi, karena dapat dimanfaatkan untuk membantu mengeringkan gabah kering panen (GKP) hingga menjadi gabah kering giling (GKG).
Lantai Jemur
Sebelumnya, pada 2010 telah dihibahkan 29 unit lantai jemur untuk 29 kabupaten/kota. Pihaknya berharap dapat lebih membantu petani mengatasi kendala pengeringan gabah selama musim kemarau basah ini.
Bentuknya lantai berbentuk cembung untuk menjemur GKP. Di atasnya bisa ditutup dengan terpal untuk menutupi gabah saat hujan. Dengan posisi cembung, maka air hujan bisa langsung mengalir sehingga tak sampai masuk dan membasahi gabah.
Jika tak menggunakan lantai jemur, di musim kemarau basah gabah akan mudah lembab dan menjamur. Kalau gabah menjamur maka kualitas beras hasil gilingan akan menjadi kuning dan jelek, sehingga harganya pun akan turun drastis. Ini yang biasa merugikan petani.
Sedangakn untuk bantuan hibah berupa RMU (Rice Milling Unit/alat penggiling padi), tahun ini Pemprov jatim siap membagikan 15 unit. Pengadaan alat tersebut akan direalisasikan akhir tahun ini dan bulan Agustus lalu telah dilakukan tahap lelang. Hibah RMU ini dilakukan guna melengkapi bantuan bagi petani di Jatim untuk meningkatkan penghasilan dari hasil panen padi. Artinya, usai memanen padi yang masih berupa gabah kering panen (GKP) dan telah dikeringkan menjadi gabah kering giling (GKG), lalu digiling menjadi beras melalui proses menggunakan RMU.
“Secara bertahap, RMU akan dihibahkan tiap tahunnya, sehingga diharapkan ini dapat membantu meningkatkan penghasilan petani pasca panen,” katanya. Hibah RMU ini telah dilakukan sejak 2010 yang saat itu telah dihibahkan sebanyak 20 unit. Penurunan jumlah jika dibandingkan tahun lalu, itu dilakukan karena bantuan tahun ini akan diperbanyak pada hibah lantai jemur yang juga dimanfaatkan untuk membantu petani pada tahap pasca panen.
Adapun RMU yang akan dihibahkan berupa dua alat yakni husker dan polisher. Untuk husker adalah alat untuk memecah GKG hingga menjadi beras pecah kulit. Selanjutnya, beras yang sudah pecah dimasukkan dalam polisher untuk dapat menghasilkan beras yang siap untuk dijual.
Ia menuturkan, karena jumlah RMU terbatas, maka tiap husker dan polisher akan diberikan pada gabungan kelompok tani (gapoktan) yang paling membutuhkan. Untuk penentuannya, kini pihaknya masih memetakan, gapoktan mana yang akan memeprolehnya. Tentunya, penerima RMU itu bukanlah gapoktan yang telah menerima RMU tahun lalu dan juga akan diberikan pada gapoktan di daerah berbeda dari sebelumnya.
Perlunya hibah RMU ini, kata Bambang, karena harga jual GKP dengan GKG dan beras yang telah digiling berbeda dan mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan usai diproses. Adapun penjualan gabah oleh petani kini masih pada kisaran harga GKP terendah yakni Rp 2.640/kg dan bisa naik hingga Rp 3.200 tergantung dari kualitas gabah. GKP ini adalah gabah yang telah dipanen langsung dijual. Kandungan air dalam gabah masih mencapai 23-25 persen, sehingga harga jualnya pun murah.
Sedangkan acuan harga GKG terendah yakni sebesar Rp 3.300/kg dan tertinggi bisa mencapai Rp 4.000. GKG ini adalah gabah yang telah dijemur dan memiliki kadar air sebesar 14 persen, sehingga saat digiling kemungkinan pecah atau hancur sangat kecil.
Setelah menjadi beras atau pasca digiling dengan RMU, maka harga pun menjadi lebih tinggi dan bisa mencapai Rp 6.000/kg, sehingga nilai tukar produksi pertanian pun bisa naik di tingkatan petani. Petani pun tak hanya menjual hasil panen dalam bentuk gabah kering panen, namun menjual dalam bentuk gabah kering giling atau bahkan beras. Dengan begitu, petani tentu akan memeperoleh tambahan penghasilan yang lebih besar secara langsung. (afr)
Sumber ( Kominfo Jatim ) update Senin, 26 Sepember 2011
